DPRD Kabupaten Sidoarjo Dinilai “Masuk Angin”, Bungkam di Tengah Konflik Bupati dan Wabup -

Sidoarjo, headlineindonesia.id – 1 Maret 2026 — Sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan tajam publik di tengah memanasnya konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru dinilai pasif, lamban, dan terkesan bungkam.

Kekecewaan itu memuncak setelah hampir dua pekan berlalu sejak penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Aliansi Laskar Jenggala. Dalam kesepakatan tersebut, DPRD berjanji akan segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk dimintai klarifikasi atas polemik yang berkembang.

Namun hingga 1 Maret 2026, janji tersebut belum juga terealisasi.

Pada 25 Februari 2026, sebanyak 13 perwakilan ormas/LSM yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggala mendatangi kantor DPRD. Mereka diterima oleh Sekretaris Dewan, Hari Sucahyono. Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa keesokan harinya akan digelar rapat khusus DPRD untuk membahas persoalan Bupati dan Wakil Bupati.

Faktanya, rapat yang dijanjikan tak kunjung terdengar kabarnya. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada pernyataan terbuka, dan tidak ada langkah konkret yang bisa dilihat publik.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana fungsi pengawasan DPRD?

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks konflik eksekutif yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah, fungsi pengawasan seharusnya dijalankan secara tegas dan transparan. Namun yang terlihat justru sebaliknya.

Aliansi Laskar Jenggala menilai sikap DPRD terkesan masuk dalam pusaran kepentingan elite politik. Bahkan muncul anggapan bahwa DPRD hanya menjadi penonton dalam dinamika yang terjadi, alih-alih menjadi penyeimbang kekuasaan.

“Kalau legislatif diam, lalu siapa yang mengontrol eksekutif? Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel dan panggung formalitas,” tegas salah satu perwakilan aliansi.

Kritik juga diarahkan pada sikap pimpinan DPRD yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Transparansi yang diharapkan masyarakat justru berubah menjadi kesan tertutup dan penuh tanda tanya.

Aliansi Laskar Jenggala menyatakan dalam waktu dekat akan menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes atas sikap DPRD yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. ( Red )