Sidoarjo, headlineindonesia.id – 26 Februari 2025 – Event Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sidoarjo yang semula diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi pelaku UMKM, kini menuai sorotan. Hearing antara Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (25/2) memunculkan opini publik yang menilai arah pembahasan justru melenceng dari substansi persoalan utama.
Alih-alih membahas secara menyeluruh nasib para pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha kecil, perhatian dalam forum tersebut dinilai lebih terfokus pada kepengurusan paguyuban. Kondisi ini memicu kekecewaan sejumlah PKL yang berharap aspirasi mereka didengar langsung oleh para wakil rakyat.
Sejumlah pedagang menilai DPRD seharusnya turun langsung melihat kondisi di lapangan dan berdialog dengan pelaku usaha secara menyeluruh, bukan hanya mendengar keterangan dari pengurus inti paguyuban. Terlebih, belakangan ini mencuat isu dugaan pungutan liar berkedok iuran wajib yang dikelola oleh oknum paguyuban.
Event CFD yang digelar di Alun-Alun Sidoarjo sebelumnya diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Program tersebut dirancang sebagai ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat sekaligus menjadi peluang peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil.
Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul keluhan terkait pungutan sebesar Rp20 ribu per pedagang. Jika jumlah PKL yang terlibat mendekati 500 orang, maka potensi dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp10 juta dalam satu kali kegiatan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah terkait transparansi dan peruntukan dana tersebut.
Sejumlah pihak menilai nominal tersebut cukup memberatkan, khususnya bagi pedagang kecil yang omzetnya tidak menentu. Mereka meminta adanya kejelasan regulasi serta pertanggungjawaban terbuka terkait mekanisme pungutan tersebut.
“Jika memang ada aturan resmi yang mengatur pungutan, seharusnya disampaikan secara transparan. DPRD perlu mencari titik temu agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Para PKL berharap DPRD dapat bersikap netral dan objektif dalam menyikapi persoalan ini, serta tidak terkesan memihak pada kepentingan oknum tertentu. Transparansi dan keberpihakan pada pelaku usaha kecil dinilai menjadi kunci agar tujuan awal CFD sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dapat benar-benar terwujud.
Polemik ini menjadi ujian bagi semua pihak, baik legislatif maupun pemerintah daerah, untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat kecil dan tidak membuka celah bagi praktik yang merugikan pedagang. ( Red )
Leave a Reply