Sidoarjo, 21 April 2026 — Headlineindonesia.id
Keluhan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di RSUD Notopuro kian memuncak. Sistem tarif yang tidak flat dan terus meningkat berdasarkan durasi parkir dinilai tidak hanya membingungkan, tetapi juga mencekik warga yang sedang berada dalam situasi sulit.
Alih-alih menjadi fasilitas publik yang ramah bagi pasien dan keluarga, rumah sakit justru dinilai menyerupai ruang komersial yang memaksimalkan keuntungan.
Tarif parkir yang berubah-ubah pada jam tertentu memperkuat kesan bahwa orientasi pelayanan telah bergeser dari kemanusiaan ke bisnis.
“Ini bukan mal. Orang datang ke rumah sakit karena terpaksa, bukan untuk bersenang-senang.
Tapi justru diperas lewat parkir,” ungkap seorang keluarga pasien dengan nada geram.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius: di mana posisi pemerintah daerah dalam melindungi warganya? Apakah kebijakan ini benar-benar merujuk pada Peraturan Daerah (Perda), atau justru menjadi contoh buruk amburadulnya tata kelola administrasi?
Sorotan juga mengarah pada dugaan adanya peran kuat vendor swasta dalam pengelolaan parkir. Jika benar, publik menilai pemerintah daerah telah membuka ruang bagi praktik yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding pelayanan.
Minimnya transparansi terkait skema kerja sama semakin memperkuat kecurigaan tersebut.
Lebih jauh, situasi ini menyeret isu yang lebih sensitif: konflik kepentingan di internal pemerintahan daerah. Ketidakharmonisan antara elite eksekutif disebut-sebut berpotensi berdampak pada lemahnya pengawasan kebijakan publik, yang ujungnya merugikan masyarakat luas.
Jika persoalan sederhana seperti parkir rumah sakit saja tak mampu dikelola dengan adil, publik pantas mempertanyakan bagaimana roda perekonomian daerah bisa berjalan sehat. Praktik yang dianggap “kotor” dan tidak berpihak pada rakyat hanya akan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak RSUD Notopuro maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sikap diam ini justru mempertegas kesan abai terhadap keresahan masyarakat.
Masyarakat menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Evaluasi menyeluruh, transparansi kebijakan, hingga peninjauan ulang kerja sama dengan pihak swasta menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan.
Jika tidak, rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat mencari harapan, justru akan terus dikenang sebagai simbol beban baru bagi warga.(Red)
Leave a Reply