SAMPANG, headlineindonesia.id — Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang mulai memantik perhatian publik. Sorotan tajam kini mengarah pada Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sampang, Ratna Nur Handayani, yang dinilai belum memberikan penjelasan kepada publik terkait persoalan yang mencuat di lapangan.
Sejumlah pihak menilai sikap diam tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan program yang bersumber dari anggaran negara dan menyasar kebutuhan gizi siswa.
Program MBG sendiri merupakan program strategis yang menyangkut pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya seharusnya segera dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.
Namun hingga kini, pihak Korwil SPPG Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi ketika dimintai klarifikasi terkait polemik yang terjadi di salah satu SPPG di wilayah tersebut.
Kondisi ini memicu kritik dari sejumlah pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai pejabat yang diberi mandat mengoordinasikan program seharusnya menjadi pihak pertama yang memberikan penjelasan ketika muncul persoalan.
Pemerhati kebijakan publik Agus Sugito menilai sikap bungkam pejabat yang bertanggung jawab justru berpotensi memperkeruh situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Program ini menyangkut kepentingan publik dan menggunakan anggaran negara. Ketika muncul persoalan lalu pejabat yang bertanggung jawab tidak memberikan penjelasan, wajar jika publik mulai mempertanyakan pengelolaannya,” ujar Agus Sugito, Sabtu (14/3).
Menurutnya, jabatan Korwil bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan.
“Koordinator wilayah seharusnya hadir di garda depan ketika terjadi polemik. Transparansi dan keterbukaan informasi adalah bagian dari akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan gizi anak tidak boleh dilakukan dengan sikap abai. Setiap pejabat yang diberi mandat menjalankan program publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat.
“Kalau tidak siap memberikan penjelasan ketika ada masalah, itu menandakan fungsi pengawasan dan koordinasi tidak berjalan maksimal,” tambahnya.
Sejumlah pihak bahkan mulai mendesak agar pengelola program di tingkat wilayah lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik guna menghindari munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Hingga berita ini diturunkan, Korwil SPPG Kabupaten Sampang Ratna Nur Handayani belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik program MBG yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Leave a Reply