SIDOARJO, headlineindonesia.id – Ketegangan politik di Kabupaten Sidoarjo kian memuncak. Dualisme kepemimpinan di pucuk pemerintahan daerah kini tak lagi ditoleransi publik. Gabungan LSM dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo menggeruduk Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (5/2/2026), menuntut rekonsiliasi total antara Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bahwa konflik internal kepala daerah telah dianggap menghambat jalannya pemerintahan dan mencederai pelayanan publik. Massa menilai pertikaian elite bukan sekadar masalah personal, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas birokrasi dan kepentingan rakyat Sidoarjo.
Dalam audiensi yang berlangsung panas dan penuh tekanan, Bupati H. Subandi akhirnya menyatakan sikap terbuka untuk islah. Ia mengklaim siap mengesampingkan ego politik demi menjaga marwah pemerintahan.
“Saya siap kapan pun untuk islah demi Sidoarjo. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” tegas Subandi di hadapan perwakilan aliansi.
Bupati juga mengingatkan bahaya laten dualisme kepemimpinan yang berpotensi menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam tarik-menarik kepentingan, yang pada akhirnya melumpuhkan kinerja pemerintahan.
Namun, pernyataan tersebut justru dibayangi kekecewaan mendalam. Ketidakhadiran Wakil Bupati dalam forum audiensi dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap aspirasi publik. Situasi ini memicu kemarahan sejumlah perwakilan aliansi.
Moh. Waldi, S.H., dari Grib Jaya, melontarkan kritik keras terhadap absennya Wakil Bupati.
“Ini ironi. Saat masyarakat datang dengan niat baik menagih masa depan Sidoarjo, Wakil Bupati justru tidak hadir. Ini menimbulkan tanda tanya besar soal komitmen kepemimpinan,” tegas Waldi.
Menurutnya, sikap tersebut berpotensi memperdalam jurang konflik di internal pemerintahan daerah. Ia menegaskan, Aliansi Peduli Sidoarjo tidak akan berhenti pada satu audiensi.
“Kami tidak akan diam. Jika hari ini Wakil Bupati memilih absen, maka kami akan datang langsung. Aksi damai di kediaman Wakil Bupati sedang kami siapkan sebagai bentuk tekanan politik dan moral,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan aktivis lainnya. Sugeng dari Ormas KORAK mengingatkan agar janji islah tidak dijadikan sekadar komoditas pencitraan untuk meredam tekanan publik. Sementara Parmuji dari GMBI menegaskan bahwa pernyataan Bupati telah menjadi janji politik terbuka.
“Pernyataan Bupati hari ini kami catat sebagai komitmen publik. Jika islah tidak terjadi, maka publik berhak mempertanyakan siapa yang menghambat harmonisasi kepemimpinan di Sidoarjo,” tegas Parmuji.
Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga terjadi rekonsiliasi nyata. Mereka menilai, jika konflik elite terus dipelihara, maka yang menjadi korban bukan hanya ASN, tetapi seluruh masyarakat Sidoarjo.
Situasi ini menempatkan Sidoarjo di persimpangan: rekonsiliasi atau konflik berkepanjangan.Red
Leave a Reply