SIDOARJO – Headlineindonesia.id
Aksi Damai Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Sidoarjo berlangsung penuh semangat. Masyarakat yang tergabung dalam ARSAK (Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi) melakukan aksi di tiga titik strategis Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kantor Bupati Sidoarjo, dan Gedung DPRD.
Turut hadir dan bertindak sebagai korlap aksi, Sigit Imam Basuki, S.T., Ketua JCW (Java Corruption Watch). Hadir pula Suryanto (Ketua 7GAB), Hariadi (Banteng), Isdiyanto (Thole), Syaiful Anwar, SH (Ketua @WAS), aktivis mahasiswa Universitas Airlangga, elemen masyarakat antikorupsi, serta warga dari berbagai kecamatan di Sidoarjo.
Desakan Perbaikan Tata Kelola
Dalam orasinya, perwakilan ARSAK, Huzein, menyebut bahwa Sidoarjo tengah menghadapi krisis kepemimpinan dan lemahnya transparansi hukum. Berbagai persoalan publik seperti banjir, jalan rusak, hingga layanan dasar yang tersendat menjadi bukti bahwa pembangunan berjalan tidak optimal.
“Masterplan penanganan banjir dijanjikan rampung sejak awal periode, tetapi justru ditarget ulang hingga 2026. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya komitmen,” tegas Huzein.
ARSAK menilai janji-janji politik tentang perbaikan infrastruktur, penguatan layanan publik, dan penataan wilayah hanya menjadi slogan kosong, sementara konflik internal di tingkat pimpinan daerah semakin memperburuk keadaan.
Kasus Dugaan Investasi Bodong Rp28 Miliar
Aksi massa semakin memanas setelah mencuatnya dugaan kasus investasi bodong senilai Rp28 miliar yang diduga menyeret nama Bupati Sidoarjo. ARSAK menuntut aparat penegak hukum melakukan langkah hukum secara tegas dan transparan.
“Rakyat berhak mengetahui sejauh mana proses penyelidikan berjalan. Jangan ada kompromi, jangan ada penutupan informasi,”
Prayitno, SH, MH, pengacara senior asal Sidoarjo, menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, justru sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Kami semua warga Sidoarjo, lahir di Sidoarjo, bekerja di Sidoarjo. Insya Allah mati pun di Sidoarjo. Jangan sampai ada bupati masuk penjara lagi. Sudah tiga bupati terseret kasus korupsi dan di penjara. Tolong jaga amanah dan patuhi undang-undang,” tegasnya.
Suryanto ketua 7gab Sidoarjo mempertegas bahwa persoalan korupsi bukan hanya merusak anggaran, tetapi merusak harapan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk gaduh, tetapi untuk mengingatkan. Jangan biarkan korupsi menjadi tradisi. Pemerintah harus berani terbuka. Kalau bersih, buktikan dengan data, dengan tindakan, bukan dengan narasi. Sidoarjo harus memimpin dengan teladan, bukan sekadar slogan.”
H Abdillah Nasih S.M menegaskan kami di DPRD Sidoarjo selalu terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Aksi hari ini adalah bukti bahwa warga peduli dan ingin daerahnya maju. Pengawasan dan kontrol anggaran adalah tugas kami, dan kami siap menjalankan fungsi itu secara tegas, transparan, dan sesuai aturan.
Jika ada dugaan penyimpangan, kami mendorong aparat penegak hukum untuk memproses tanpa pandang bulu. Yang benar harus dilindungi, yang salah harus bertanggung jawab.
Mari bersama membangun Sidoarjo dengan integritas. Pemerintahan yang bersih bukan hanya slogan, tetapi komitmen dan tindakan nyata.”Ujar nya
“Tolak virus korupsi. Suntik diri dengan kejujuran!” ujar Sigit selaku Korlap aksi
Di penghujung demo damai sblm dbubarkan
Aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri secara tertib, dengan harapan momentum Hakordia 2025 menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Sidoarjo.
(Wyna)
Leave a Reply